PSAK 118 : Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan; berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, dengan penerapan dini diperbolehkan. PSAK 118 menetapkan persyaratan menyeluruh untuk penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Standar ini mengharuskan entitas untuk menyajikan satu set lengkap laporan keuangan setidaknya setiap tahun, disertai dengan [...]
SAK Entitas Privat Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas privat sebagaimana dideskripsikan dalam Bab 1 Entitas Privat. SAK Entitas Privat ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) bagi pengguna eksternal. Namun demikian, entitas [...]
NEW PSAK [EFFECTIVE JAN 1, 2020] There are some changes in PSAK in Indonesia that may major impact in following years PSAK 71 : Financial Instruments PSAK 72 : Revenue from Contracts with Customers PSAK 73 : Leases Effective Date These statements effective immediately on Jan 1, 2020. Full retrospectives or modified retrospectives [...]
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan PMK 213/PMK.03/2016 yang mengatur dokumentasi transfer pricing (TP Docs). Ada tiga hal dokumentasi yang diminta oleh PMK 213, adalah: Master File (MF) Local FIle Country-by-Country Report (CbCR) Berikut adalah kriteria Wajib Pajak untuk memenuhi persyaratan : TP Docs harus dibuat oleh Wajib Pajak dalam bahasa Indonesia. Bagi [...]
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Kontribusi besar UMKM meliputi penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan terutama menjadi penahan saat terjadinya guncangan krisis ekonomi. SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi yang lebih sederhana dari SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM dan [...]
Dalam ekonomi global yang tidak stabil saat ini sangat berpengaruh terhadap fluktuasi naik turunnya kurs mata uang rupiah, hal ini sangat berdampak terhadap perusahaan-perusahaan dalam negeri yang mempunyai utang luar negeri dalam valuta asing. Untuk itu perlu pengendalian dan pengamanan lindung nilai (hedging) yang dapat memberikan kepastian terhadap resiko nilai mata uang. Melalui peraturan yang [...]
Untuk mendukung dan menindaklanjuti program pemerintah Republik Indonesia mengenai Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan PSAK 70 yang mengatur perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. PSAK 70 antara lain berisi mengenai kebijakan akuntansi, [...]
PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi informasi mengenai Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Pada bulan Juli 2016, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Latar belakang Undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan negara yang akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi [...]
